Advertisement
 |
| Salah satu produk Sampoerna. (net) |
JAKARTA - Berbagai organisasi melaporkan 'perbudakan modern' yang dilakukan Sampoerna ke International Labour Organization (ILO), sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Organisasi-organisasi itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, lembaga penelitian Partisipasi Indonesia pun ikut serta dalam pelaporan ini.
Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal berdasarkan hasil penelitian pada 2011, Sampoerna telah melakukan praktik outsourcing untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) melalui pola Mitra Produksi Sigaret (MPS).
Pola penyerahan pekerjaan utama (core bisnis) kepada pihak ketiga (third party operation) ini diduga melanggar Pasal 66 UU 13 Tahun 2003 Junto Permenakertrans No 109 Tahun 2012.
"Saat ini, Sampoerna mempekerjakan 65.000 buruh yang tersebar pada 38 MPS di pulau Jawa, sedangkan jumlah karyawan tetap Sampoerna tak lebih dari 20.000 orang. Sementara, dalam aturan Permenakertrans No 19 tahun 2012 tentang pengaturan, pelinting rokok adalah pekerjaan utama dan tidak boleh di outsource ke pihak ke tiga," kata Said.
Sementara itu, Timboel Siregar, Sekjend OPSI, langkah Sejumlah Serikat Pekerja melaporkan persaolan MPS Sampoerna ini ke ILO karena tidak tegasnya pemerintah merespon laporan sebelumnya, sehingga diharapkan akan ada tekanan yang lebih kuat oleh payung serikat pekerja secara internasional itu.
Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi mengenai sistem kerja outsoucing pada core bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana dalam aturan nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Ketenagakerjaan merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini mengingat Sampoerna merupakan MNC dibawah afiliasi PT Philip Morris.
"Menurut Praktek outsourcing menjadi ancaman bagi kesejahteraan buruh karena menyebabkan putusnya hubungan langsung antara pekerja dan pemberi kerja dalam sebuah hubungan kerja. Kondisi itu menyebabkan terabaikannya hak-hak normatif pekerja, atau standar kerja yang diperoleh pada buruh MPS berbeda dengan yang berlaku pada pekerja tetap Sampoerna," sambungnya.
Selain itu terdapat juga berbagai pelanggaran hak normatif seperti kondisi buruh tidak sesuai aturan ketenagakerjaan, diantaranya jam kerja bisa mencapai 12 jam kerja/hari selama 6 hari dan proses hubungan kerja pekerja dihadapkan kepada para mandor. Selain itu, kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga buruk sehingga banyak pekerja yang mengalami gangguan pernapasan (ISPA) sampai masalah paru-paru, dan lain-lain.
Sebelumnya, temuan pelanggaran pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan serta Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 8 Januari lalu.
"Namun hingga saat ini, tidak terlihat adanya langkah nyata Kemenakertrans dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Kendati saat digelar audensi dengan pihak Kemenakertrans saat itu Dirjend PHI mengatakan akan menindak tegas karena dalam catatan Kemenakertrans, Sampoerna telah dua kali melanggar aturan ketenagakerjaan, sebelumnya adalah penerapan standar ganda aturan kerja antara pekerja kerah putih dan kerah biru," imbuhnya lagi.
Menurut kajian bersama pimpinan Serikat Pekerja ini, outsourcing melalui MPS menyebabkan putusnya hubungan langsung antara pekerja dan pemberi kerja dalam sebuah hubungan kerja (langsung). Praktik ini tidak hanya menjadi isu nasional yang menuntut perhatian pemerintah, namun juga isu internasional yang mengancam kesejahteraan para tenaga kerja.
Bila
dibiarkan, pola MPS ini berpotensi di adopsi oleh pelaku industri lain
demi proses produksi berbiaya rendah, yang tentu saja akan merugikan
para tenaga kerja. Preseden buruk inilah yang dikhawatirkan sejumlah
Serikat Pekerja, sehingga dengan membawa masalah ini ke ILO diharapakan
bisa menjadikan presure lebih kuat bagi regulator untuk bertindak tegas
atas pelanggaran-pelanggaran pola MPS Sampoerna ini.
