Advertisement
 |
| (foto: istimewa) |
TEMPOYAX.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menggantikan Komjen Pol Budi Waseso, Kamis (1/3/2018).
Pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), presiden pun berharap Heru bisa membawa standar-standar KPK ke BNN.
"Baik standar mengenai governance, standar mengenai tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas," tegasnya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta.
Presiden mengingatkan jika di BNN ada peredaran narkoba dengan omset yang amat besar sehingga gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik.
Untuk itu, ia minta Heru sebagai Kepala BNN baru bisa menjawab tantangan agar semakin sedikit narkoba yang masuk ke Indonesia, dan juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba.
"Artinya, dari sisi rehabilitasi baik, dan dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga semakin baik," imbuhnya.
Karir Heru
Inspektur Jenderal (Irjen) Heru Winarko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang banyak berkecimpung di bidang reserse. Heru menjabat Deputi Penindakan KPK sejak Kamis, 15 Oktober 2015.
Selain Heru, pimpinan KPK saat itu juga melantik Deputi Pencegahan yang diisi Pahala Nainggolan serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat oleh Ranu Mihardja.
Saat menjabat Deputi Penindakan KPK, surat peringatan kedua diberikan kepada Novel Baswedan,
Ketua Wadah Pegawai yang juga penyidik utama KPK. Saat itu, terjadi perseteruan antara Novel dan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.
Aris terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK pada September 2015. Sebelumnya, Aris menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.
Pada Februari tahun lalu, Novel mengadukan Aris melalui surat elektronik kepada sejumlah pejabat struktural KPK.
Surat elektronik atau e-mail itulah yang digunakan seorang penyidik KPK berlatar belakang Polri untuk melaporkan Novel hingga pemimpin menyatakan, Kepala Satuan Tugas Penyidikan Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini melanggar aturan pada 14 Maret tahun lalu.
Heru Winarko enggan mengomentari persoalan di direktorat yang berada di bawah koordinasinya tersebut.
"Tanya saja kepada pimpinan," kata pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 itu.
Sebelum menjabat Deputi Penindakan, Heru menjadi anggota staf ahli di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Buwas telah memasuki masa pensiun sebagai Kepala BNN pada akhir Februari lalu. Dia akan mengakhiri tugasnya di provinsi paling barat Indonesia, Aceh.
Menurut pria yang baru berulang tahun ke-58 pada 19 Februari lalu itu, ada filosofi tersendiri dengan dipilihnya Aceh sebagai penutup kariernya di kepolisian.
“Saya tinggal lima menit lagi ini masa jabatannya. Saya pensiun. Kegiatan akhir saya memang di Aceh, tempat matahari tenggelam. Sudah saya say good bye,” ucapnya di kantornya, Jumat (23/2/2018). (dbs)
