Advertisement
 |
| Taufik Rahman (memakai rompi oranye KPK). | foto: ist |
TEMPOYAX.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, terkait kasus dugaan suap pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah (Lamteng), Lampung, tahun 2018.
Kali ini, penyidik KPK memeriksa satu dari empat tersangka yakni Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga (BM) Lampung Tengah, Taufik Rahman (TR).
Selain tersangka TR, KPK juga memeriksa Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri, Indra Baskoro, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga.
Secara bersamaan, dua orang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muhammad Soleh Mukadam dan Muhammad Nasir, juga diperiksa KPK.
Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.
"TR (kepala Dinas Bina Marga Lamteng) diperiksa sebagai tersangka hari ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (19/3/2018), seperti dilansir Rilis.
Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka.
Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.
Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.
Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah, agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.
Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
